#DESAINDONESIA - DESA UNTUK INDONESIA

Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi P2KTD dan Rakor Tim Inovasi Kabupaten (TIK) Program Inovasi Desa Tahun 2018 bertempat di Hotel Lido Graha Lhokseumawe, Kamis (18/10/2018). Kegiatan Sosialisasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan Rakor Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa dilaksanakan selama dua hari yakni dari tanggal 18 s/d 19 Oktober 2018. H. Muhammad Thaib atau yang lebih dikenal dengan Cek Mad mengharapkan dengan lahirnya Program Inovasi Desa pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Aceh Utara menjadi lebih baik dan tepat sasaran, teruma dalam rangka pengentasan kemiskinan di perdesaan. "Saya juga mengharapkan melalui kewirausahaan desa akan melahirkan produk-produk unggulan gampong, dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,"ujar Cek Mad. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga (DPMP2K) Aceh Utara, Drs. Mawardi dalam laporannya menyebutkan

Hasil finalisasi Indikator Penilaian Desa Terbaik dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2017/2018 terpilih tiga Gampong dengan skor tertinggi di Provinsi Aceh. Ketiga Gampong masing-masing Desa Ulun Tanoh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues. Desa Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan Desa Menasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Penetapan Gampong terbaik dalam pengelolaan Dana Desa 2017-2018 di Provinsi Aceh sebagaimana dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Provinsi Aceh melalui Surat Nomor 414.25/326b/2018, tanggal 4 Juli 2018 yang ditandangani Kepala DPMG Aceh, Drs. Zulkifli Pardan di Banda Aceh. Kepada desa terbaik akan diberikan apresiasi dalam bentuk uang tunai. Pemenang satu sebesar Rp.40.000.000. Pemenang kedua Rp. 20.000.000 dan pemenang tiga Rp. 10.000.000. Untuk diketahui bahwa selama ini pemerintah terus melakukan evaluasi kepada pemerintahan desa terhadap kinerja para kepala desa dan perangkat desa serta elemen

INFODES - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, anggaran dana desa tahun 2019 akan ditingkatkan Rp25 Triliun dari Rp60 Triliun menjadi Rp85 Triliun. Dengan catatan, dana desa yang telah dikucurkan sebelumnya dilaksanakan dengan baik, tidak menimbulkan masalah, dan kepala desa harus benar-benar siap. Mendes Eko Putro Sandjojo berdialog dengan Kades/Foto Kemendes Hal tersebut disampaikan saat melakukan dialog interaktif dengan seluruh kepala desa se-Kabupaten Sambas, di aula Kantor Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Sabtu (17/3). "Dana desa empat tahun berjalan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, dana yang disalurkan lebih dari Rp187 Triliun. Tahun depan (2019) akan naik sekurang-kurangnya menjadi Rp85 Triliun, kalau bisa lebih. Catatannya jangan ada masalah, Kades (Kepala Desa) harus siap," ujarnya. Baca: Kesalah Pengelolaan Dana Desa Menunjukan Tren Penurunan . Ia mengatakan, untuk meminimalisasi terjadinya

Pemetaan skala besar, yakni 1:5.000, dilakukan pada semua desa. Saat ini, ada sekitar 40.000 desa di Indonesia. Hal itu perlu melibatkan sekitar 80.000 tenaga kerja dengan disiplin ilmu terkait informasi geospasial, antara lain geodesi, geografi, teknologi informasi, dan telekomunikasi. Pemetaan Desa/Foto Ilustrasi Salah satu sumber daya manusia yang diperlukan untuk penyediaan informasi geospasial ialah tenaga kadaster atau pengukur persil tanah. Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin, Sabtu (31/12), di Jakarta, menyatakan, jumlah kadaster yang dibutuhkan mencapai 10.000 orang.  Untuk menyediakan tenaga juru ukur tanah, perlu pendirian dan pengembangan sekolah menengah kejuruan serta politeknik geodesi dan geografi siap kerja. Menurut Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial BIG Suprajaka, penyediaan tenaga IG perlu kerja sama kementerian terkait dan perguruan tinggi.  Mata pelajaran di sekolah lanjutan tingkat atas hingga perguruan tin

Ayo Bangun Desa -  Jaringan Advokasi Kebijakan Publik (JARAK) Sulawesi Tenggara mengendus dugaan penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Muna Barat (Mubar). Mental Baru Membangun Desa/Ilustrasi Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik, Sahrul mengatakan, dugaan penyelewengan tersebut dilakukan dengan modus mentransfer uang ke rekening Desa melebihi dari pagu anggaran masing-masing Desa yang ada. Ada sekitar kurang lebih Rp300 juta kelebihan uang Negara yang ditranfer ke rekening Desa," Kata Sahrul, Kamis (29/12/16).  Sahrul juga mengungkapkan, sebanyak sepuluh Desa yang mendapat teranfer Dana Desa tahap pertama dari Dinas Keuangan Muna Barat. Ke sepuluh Desa tersebut tersebar di tiga Kecamatan yakni tiga Desa di Kecamatan Napano Kusambi yaitu Desa Umba, kelebihan transfer sebesar Rp kurang lebih 16 juta, Desa Lahaji kelebihan Rp 8 juta, Desa Lahaji kelebihan transfer Rp 7,8 juta. Kecamatan Wadaga sebanyak 6 desa, dengan kelebihan transfer sebesar kurang lebih Rp 60 juta, dan Desa

Ayo Bangun Desa - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar SH atau lebih akrab disapa Eyang ini menegaskan, pecat aparat desa yang bekerja tidak maksimal. Hal ini disampaikannya di sela-sela pelantikan 63 Sangadi terpilih se-Boltim belum lama ini. Bupati Sehan Landjar SH/Image: IST “Kepada para Sangadi, apabila ada Sekdes (Sekretaris Desa), Kaur (Kepala Urusan) atau Kepala Dusun (Kadus) yang tidak mau bekerja dengan baik, pecat saja,” ucap Eyang seperti dikutip lidik.net . Baca:  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa . Dikatakannya, Kadus di Boltim merupakan yang paling sejahtera di kawasan timur Indonesia. Gaji Kadus di Boltim diketahui sebesar Rp. 1,5 Juta. Daerah lain kaget dengan nilai tersebut. Soalnya, gaji Kadus di daerah lain, hanya sekitar 600 dan 500 ratus ribu rupiah, "sebutnya. “Sementara Boltim sudah dengan satu setengah juta rupiah, tapi kerja loyo. Sangadi harus memilih Kadus yang suka bekerja keras. Apabila ada aparat desa yang kerjanya ti

Ayo Bangun Desa -  Salah satu kunci keberhasilan pembangunan Jepang adalah kemampuannya untuk membangun desa. Kekuatan pembangunan dari desa itulah yang menjadi dukungan solid bagi pembangunan negeri.  Image: Kemendesa, DPTT Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Anwar Sanusi, saat mengunjungi Kota Minakami, Distrik Tone, Prefektur Gunma, Jepang, Kamis (22/12). “Kami melihat Minakami ini sebagai salah satu contoh desa yang mampu mengelola potensinya dengan baik. Kekuatan seperti inilah yang mendukung kesejahteraan masyarakatnya, tidak hanya di Minakami, melainkan juga untuk mendukung perekonomian Jepang itu sendiri,” ujarnya. Baca:  RI Jadi Negara Pertama Beri Kewenangan Desa Kelola Ekonomi Sekjen Anwar menambahkan, Minakami berhasil mengembangkan produk pertanian, seperti apel, strawberry, dan blueberry. Selain itu, potensi kerajinan dari bambu dan sektor pariwisata Minakami juga dikelola de

Ayo Bangun Desa - Pelaporan penggunaan dana desa menjadi kendala utama yang kini menjadi perhatian pemerintah pusat. Karenanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyiapkan program IT sebagai solusinya. Sosialisasi Dana Desa/Foto: Kemendesa Hal tersebut diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putra Sandjojo saat berada di Majalengka, Kamis (22/12). “Program itu tujuannya untuk mempermudah dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana desa.Sehingga kedepan setiap desa di seluruh Indonesia hanya mengisi aplikasi yang telah disedikan.  Nama aplikasinya Sistem “Tata Kelola Keuangan Desa” atau SIMDA Desa. Ini dibentuk sebagai wujud pertanggungjawaban BPKP selaku pengawal akuntabilitas keuangan nasional,” katanya saat menjadi narasumber pada sosialisasi penggunaan desa untuk mendorong inisiatif desa membangun, di Gedung Graha Sindangkasih Kabupaten

Ayo Bangun Desa - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyatakan, lembaganya akan menyurati Presiden Joko Widodo terkait ketidakjelaskan status dana bergulir senilai lebih dari Rp10 triliun. Image: tribunnews.com Pahala mengaku telah menanyakan status dana bergulir itu kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggl, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo pada awal Desember lalu namun sang menteri mengaku tidak tahu. “Ada dana Rp10 triliun, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, ada di kecamatan. Tetapi minggu lalu saya ketemu Menteri Desa, nanyain statusnya, katanya enggak tahu,” ujar Pahala dalam diskusi terbatas di Kantor KPK, 6 Desember lalu, seperti dilansir CNN Indonesia . Pahala menduga, uang tersebut sudah tidak ada lagi dan Kementerian Desa sulit melacaknya. Untuk itu penting bagi KPK mengirim surat kepada Presiden agar memerintahkan Kementerian Desa untuk memastikan status uang senilai triliunan rupiah itu. Baca:  Ini Penye

Ayo Bangun Desa -  Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tidak cukup sekedar bicara besaran alokasi anggaran dana desa naik atau tidak. Namun sejauh mana alokasi anggaran yang dikucurkan tepat sasaran. Ilustrasi "‎Oke, alokasinya naik, tapi intinya itu butuh treatment. Sistem pengelolaannya harus dibangun dengan baik. Ini untuk menjawab kualitatifnya," tutur Sekretaris Jenderal (Sekjen)‎ Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto, seperti dilansir JPNN, Kamis (15/12). ‎Menurut Yenny, kalau sistem pengelolaan rapuh, sementara anggaran yang dikeluarkan sangat besar, maka jangan heran korupsi dan pungutan liar terhadap dana desa terjadi di mana-mana. (Baca:  Ini Penyebab Maraknya Pungli Dana Desa ). "Jadi ‎ini soal sistemnya. Karena itu ‎menginjak tahun ketiga program dana desa, sebaiknya sistem perlu dibenahi. Dalam hal ini bicara akuntabilitas, pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa," ucap Yenny. Untuk membangun sistem transparansi

Ayo Bangun Desa - Sekretaris Jenderal (Sekjen)‎ Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, kasus pungutan liar dana desa yang mengemuka di sejumlah daerah terjadi karena adanya peluang. Sistem belum dibangun dengan baik untuk menutup celah praktik koruptif. "Pungli dana desa bukan hanya di Sampang, Madura. Kemarin juga ada di Bangkalan dan sejumlah daerah lain. Umumnya di level kabupaten.  Kami melihat ini bukan persoalan aktornya, lebih pada persoalan sistem yang dibangun dalam mendorong tata kelola dana desa‎," ujar Yenny, seperti dilansir Indopos.com, Kamis (15/12).  Menurut Yenny, ‎untuk menutup peluang oknum melakukan pungli maupun korupsi dana desa, ‎perlu ada transparansi dalam sistem tata kelola. ( Baca: Pegawai Kecamatan Tersangka Korupsi Dana Desa, Polisi Cari Pelaku Lain ). "Sekian juta yang diterima, harus diimplementasikan sekian, ini kan transparansi belum terbangun. Akhirnya pungli berjamuran. Pungli ada karena elite-eli

Ayo Bangun Desa - Pemerintah, akan mendorong 3.000 desa tertinggal di Indonesia menjadi go digital. Menurut Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Lis Sutjiati, pemerintah akan membangun infrastruktur telekomunikasi sekaligus melengkapi warga desa tersebut dengan smartphone dan aplikasi digital secara gratis. Smartphone 4G untuk Desa Tertinggal/Foto: JalanTikus ‬"Tiga ribu desa tertinggal akan go digital. Nanti akan ada semacam pemberian smartphone dengan aplikasi. Ini untuk membawa perubahan banyak hal," ujar Lis kepada wartawan di sela-sela Roadshow Tanda Tangan Digital Pada Transaksi Elektronik, Selasa (13/12). Baca:  Jokowi: Awas, Kalau Ada yang Potong Dana Desa, Saya Kejar ! Menurut Lis, aplikasi yang akan diberikan ke desa tersebut dirancang secara spesifik. Jadi, disesuaikan dengan kebutuhan warga desa terpencil untuk mendongkrak kesejahteraan mereka. "Masih prototype. Baru ada tiga desa yang dikembangkan. Ada di Nusa Tenggara, Papua, dan Riau," kat

Ayo Bangun Desa - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Jatim) menetapkan Kun Hidayat (KH) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang. Foto: Infonawacita  Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan penyidik telah mempunyai cukup bukti untuk menetapkan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kedungdung sebagai tersangka. “Dalam kasus ini Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim menetapkan satu orang sebagai tersangka. Sejumlah saksi yang tidak ditahan masih dalam pemeriksaan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru,” kata Frans di Mapolda Jatim, Jumat (9/12). (Baca:  Uang Desa Ditilap Oknum Pegawai Kecamatan dengan Alasan "Uang Lelah" .) Sebelumnya, KH ditangkap penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Jatim dalam operasi tangkap tangan (OTT) di halaman Bank Jatim Cabang Sampang, Jalan Wahid H

Ayo Bangun Desa -  Direktorat Jenderal Pelayanan Sosial Dasar Kementerian Desa dan Transmigrasi, Hanibal Hamdi, meminta setiap desa untuk membuat papan atau ruang informasi terbuka terkait penggunaan dana desa. Dengan demikian masyarakat bisa mengetahui dengan jelas penggunakan dana desa yang telah digelontorkan pemerintah. "Pemerintah desa punya kewajiban membuka informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat dan mengawasinya, di mana setiap desa di gelontori sebesar Rp 700 juta. Baca:  Kades Wajib Memberikan Informasi Kegiatan Desa Kepada Masyarakat .    Jadi masyarakat tahu digunakan untuk apa saja dana desa itu," kata Hanibal di Kabupaten Magelang, Kamis (8/12/2016). Hanibal mengatakan, dalam pennggunaan dana desa juga sebaiknya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan perwakilan masyarakat.  Hal tersebut guna mengantisipasi kasus penyelewangan dana desa. Meskipun presentase penyelewengan dana desa saat ini sudah jauh berkurang. "Ada penyelewangan tapi present

Ayo Bangun Desa - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan dana desa sebaiknya tidak dijadikan sebagai sumber utama pembangunan desa. Ia berharap kehadiran dana desa cukup hanya sebagai stimulan. Desa Kita: Ilustrasi "Kami berharap dana desa tidak menjadi sumber utama, tetapi menjadi stimulan. Makanya, badan usaha milik desa (BUMDes) terus dipromosikan dan hasilnya dalam jangka waktu tiga bulan ini sudah banyak BUMDes yang didirikan," ujar Eko di Jakarta, Kamis (8/12). (Baca:  BUMDes Strategi Desa Menarik Investasi ). Saat ini, lanjut dia, ada sekitar 20 RIBU BUMDes, dan sebanyak 4.000 BUMDes memiliki keuntungan lebih dari Rp 100 juta per tahun. "Ada juga BUMDes yang untungnya miliaran juga. Jika BUMDes memiliki keuntungan lebih dari Rp10 miliar, bisa mengelola pembangunannya sendiri," katanya. Dia mengatakan antara BUMDes dan koperasi tidak perlu diperdebatkan karena BUMDes bisa memiliki unit usaha dalam bentuk ko

Ayo Bangun Desa - Penggunaan Dana Desa diminta memperhatikan pembangunan infrastruktur sosial. Minimnya infrastruktur sosial tidak hanya terjadi di daerah-daerah perbatasan, tertinggal dan transmigrasi, namun juga di daerah yang pembangunan infrastrukturnya sudah relatif maju. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta agar penggunaan desa tidak mengabaikan pembangunan infrastruktur sosial "Membangun infrastruktur desa itu penting, tapi infrastruktur sosial juga sangat penting," kata Tjahjo saat hadir dalam peluncuran buku Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berjudul "Menuju Desa Mandiri" dan "Jelajah Desa Nusantara", di Jakarta, Kemarin. Mendagri menyebutkan, infrastruktur sosial yang mendesak untuk dibangun di desa antara lain infrastruktur air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK) dan sebagainya. Ia mengungkapkan, minimnya infrastruktur sosial tidak hanya terjadi di daerah-daerah perbatasan, tertinggal dan transmigrasi, n

Ayo Bangun Desa -  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT) Launching Buku Menuju Desa Mandiri dan Jelajah Desa Nusantara. Menteri Desa, PDTT Eko Sandjojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis serta sejumlah tokoh hadir dalam Peluncuran Buku Menuju Desa Mandiri dan Jelajah Desa Nusantara, di Balai Makarti Muktitama, Jakarta, Rabu (7/12/2016). Sekjen Kementerian Desa, PDTT Anwar Sanusi, menyebutkan buku ini adalah bentuk akuntabilitas publik atas apa yang kami kerjakan  sebagai kementerian pemegang amanat pelaksanaan Undang-Undang Desa,"tulisnya di twitter. (Baca: Kemendes Lauching Buku Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal Indonesia ). Pada tahun sebelumnya, Kementerian Desa juga telah meluncurkan "Buku Kebangkitan Desa".  Buku ini sebagai potret bahwa pemerintah ingin membangkitkan desa-desa di seluruh Indonesia. Desa harus mandiri, desa harus berdikari,” ungkap Menteri Desa, saat itu.[

Ayo Bangun Desa -   Presiden  Joko Widodo  menegaskan, pemanfaatan Dana Desa harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat setempat.  Baca:  Jenis-Jenis Kewenangan Desa Dalam UU Desa . Foto: Kemendes Harapan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat  melihat langsung tempat penyediaan air bersih untuk warga yang  pembiayaannya berasal  Dana Desa, di  Desa Tani Bhakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara,  Kalimantan timur,   Senin (5/12). Menurut Jokowi, kebutuhan air pada musim hujan di Samboja terbilang mencukupi. Namun kondisi sebaliknya terjadi bila sudah masuk musim kemarau. Itu sebabnya pembuatan embung akan terus diperbanyak guna mengatasi kekurangan air di seluruh desa, terutama pada musim kemarau. Jokowi mengatakan pengerjaan embung atau tandon air sudah rampung semuanya. Embung yang pertama menghabiskan dana desa Rp 201 juta di setiap lokasi. Ada juga embung yang memakan biaya Rp 238 juta. Luasnya sekitar 5.000 meter persegi. Jokowi menjelaskan, pembuatan embu

Ayo Bangun Desa -  Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ia selalu berupaya memastikan agar dana desa bisa tersalurkan dengan sebaik-baiknya. Presiden Joko Widodo Ia tidak ingin dana desa tidak tersalurkan karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.  "Awas kalau ada siapa pun yang motong, saya kejar pasti," kata Jokowi saat berpidato dalam acara penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/11/2016). (Baca: Jokowi Kunjungi Desa, Dana Desa Terus Meningkat Setiap Tahun ) Untuk memastikan dana desa tersalurkan dengan baik, Jokowi mengaku kerap bicara langsung dengan para kepala desa. Misalnya, saat berkunjung ke Desa Sumurgeneng, Tuban, Jawa Tengah, pada Senin kemarin, Jokowi sudah bisik-bisik dengan kepala desa setempat. Jokowi bertanya apakah ada pemotongan saat penyaluran dana desa. Kepala desa memastikan tidak ada pemotongan. Dana desa yang diterima utuh sebanyak Rp 608 juta. "Ternyata enggak ada (pemotongan). Alhamdulillah itu yan

Ayo Bangun Desa -  Tingkat ketahanan sekaligus kerawanan daerah tertinggal terhadap konflik dikondisikan oleh kombinasi antara capaian tata kelola, capaian kapasitas kelembagaan dan daya tahan masyarakat. Ketiganya menentukan tingkat ketahanan dan kerawanan suatu daerah terhadap konflik sekaligus memberi informasi tentang kapasitas perdamaian yang diharapkan. Hal tersebut terangkum dalam Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal Indonesia (IKKDTI) 2016. Launching IKKDTI 2016 di Jakarta, Selasa (29/11). “Hasil IKKDTI 2016 memberi basis empirik bagi keharusan memahami ketahanan dan kerawanan konflik di daerah tertinggal melalui dinamika interaksi antara demokrasi, pembangunan ekonomi dan penegakan hukum-keamanan,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Suprayoga Hadi, saat peluncuran Buku Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal Indonesia (IKKDTI) 2016, di Jakarta, Selasa (29/11). Suprayoga menambahkan, IKKDTI 2016 juga membawa kembali konflik dan ke dalam isu kebijakan