#DESAINDONESIA - DESA UNTUK INDONESIA

Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Download Permendesa PDT (Peraturan Menteri Desa dan PDT) Download UU Desa dan Peraturan Pemerintah Download PMK dan Perka LKPP

Sehubungan dengan pencairan dana desa yang masih tersendat-sendat, 3 menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa mengeluarkan SKB 3 Menteri untuk mempercepat penyaluran dana desa. Silahkan download file SKB 3 menteri di bawah ini (format PDF) Download SKB 3 (Tiga) Menteri mengenai Percepatan Dana Desa (PDF)

Langsung saja ya. Download Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa DOWNLOAD

Berikut ini adalah Pengumuman, Tata Cara, dan Format Berkas Lengkap Pendamping Desa di Jawa Tengah. Sebagaimana diketahui bersama, saat ini desa mulai mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Salah satunya adalah dana yang turun ke desa saat ini ada yang mencapai 1 milyar lebih. Untuk itu, perlu perhatian lebih terkait penggunaan anggaran desa. Dalam hal ini, pemerintah mencanangkan program pendamping desa. Nah, apa itu pendamping desa dan bagaimana cara menjadi pendamping desa? Silahkan download filenya di bawah ini. Lengkap berisi tata cara, persyaratan, dan lain2nya terkait pendamping desa.

Sehubungan dengan banyaknya protes dari perangkat desa terkait Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 (PP 43 Tahun 2015) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah untuk merevisi PP tersebut, yaitu PP 47 Tahun 2015 . Belum punya PP 47 tahun 2015? Silahkan Download di bawah ini. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 atau sering disingkat PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Silahkan Download PP 47 Tahun 2015 di link di bawah ini. Download UU dan Peraturan Lainnya terkait Desa

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang sudah pernah kami bagikan pada artikel Permendagri 111-114 , berikut ini kami lampirkan contoh format APBDes dalam bentuk excel. Silahkan di download dan digunakan dengan sebaik-baiknya.

Download Lengkap Segala Peraturan mengenai Desa mulai dari UU Desa, PP 43, PP 60, Permendagri 111-114 beserta lampirannya, dan Permendesa Nomor 1-3 Tahun 2015

Setelah Peraturan Menteri Desa nomor 1 dan nomor 2, terbit juga Permendesa nomor 3 yang mengatur mengenai Pendampingan Desa. Download file pdf permendesa nomor 3 tahun 2015 di bawah ini   Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 3 Tahun 2015

Jika pada Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 bicara tentang hak asal usul dan kewenangan berskala lokal, Permendesa nomor 2 ini mengatur mengenai Musyawarah Desa. Silahkan download Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Download Permendesa Nomor 2 Tahun 2015

Berikut ini adalah  Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa . Peraturan Menteri Desa ini biasa disingkat dengan Permendes Nomor 1 Tahun 2015. Download Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 di bawah ini

Silahkan langsung saja di download. Untuk Lampiran Permendagri No. 113, download disini . Untuk UU Desa, PP 43, dan Permendagri 111-114, download disini . Untuk Input Profil Desa  (Prodeskel) secara Cepat dan Mudah, baca disini .

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan beberapa peraturan lainnya semisal UU Desa, PP 43, dan PP 60 bisa di download disini . Adapun lampiran Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa silahkan download di bawah ini

Kembali mengingatkan, bagi desa-desa yang belum menginput data KK dan AK Prodeskel, harap segera menyelesaikannya. Dengan bantuan Aplikasi Input KK dan AK , menginput KK dan AK paling hanya membutuhkan waktu 2-3 hari saja. Keterangan lengkap mengenai Aplikasi, dapat dibaca disini . Adapun untuk UU Desa, PP dan Permendagri, silahkan download dibawah ini. Sudah kami jadikan dalam satu folder, sehingga sekali download, langsung dapat semua peraturan. Di dalamnya terdapat: UU Desa PP 43 PP 60 Perka LKPP Permendagri 111-114

Langsung saja, silahkan download lengkap UU Desa, PP 43, PP 60, dan Perka LKPP Barang Jasa

Download Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Download

Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. UU Desa No.6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi rujukan dalam pembangunan Desa, penataan dan tata kelola Desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkeberlanjutan menuju Desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan.  Semua Regulasi Desa, baik itu regulasi desa yang baru maupun regulasi lama dapat diuduh atau donwload di bawah ini: UNDANG - UNDANG DESA UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 06 TAHUN 2014 [ Download ] PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 PERATURAN PELAKSANAAN UNDAN-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. ( Download ). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDAN

Dengan pertimbangan melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Mei 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam PP setebal 91 halaman ini (termasuk penjelasan), diatur mengenai Penataan Desa;  Kewenangan;  Pemerintahan Desa;  Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa;  Keuangan dan Kekayaan Desa;  Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;  Badan Usaha Milik Desa;  Kerjasama Desa;  Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa; dan  Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan lain. Disebutkan dalam PP ini, kewenangan Desa meliputi: Kewenangan berdasarkan hak asal usul;  Kewenangan lokal berskala Desa;  Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan  K