Ayo Bangun Desa - Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tidak cukup sekedar bicara besaran alokasi anggaran dana desa naik atau tidak. Namun sejauh mana alokasi anggaran yang dikucurkan tepat sasaran.
 |
| Ilustrasi |
"Oke, alokasinya naik, tapi intinya itu butuh treatment. Sistem pengelolaannya harus dibangun dengan baik. Ini untuk menjawab kualitatifnya," tutur Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto, seperti dilansir JPNN, Kamis (15/12).
Menurut Yenny, kalau sistem pengelolaan rapuh, sementara anggaran yang dikeluarkan sangat besar, maka jangan heran korupsi dan pungutan liar terhadap dana desa terjadi di mana-mana.
"Jadi ini soal sistemnya. Karena itu menginjak tahun ketiga program dana desa, sebaiknya sistem perlu dibenahi. Dalam hal ini bicara akuntabilitas, pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa," ucap Yenny.
Untuk membangun sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, Yenny mengusulkan perlu diperkuat sinergitas antar instansi.
"Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah, biar enggak berjamuran lagi pungli oleh oknum elite tingkat kabupaten. Ketika bicara birokrasi, maka itu kewenangan Kemendagri. Tapi implementasi program dan proyek, itu tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT). Jadi harus duduk bersama," kata Yenny.
Yenny juga menyayangkan, pemerintah sampai saat ini belum juga melakukan evaluasi terhadap program dana desa. Padahal sudah dua tahun bergulir dan dana yang dikucurkan mencapai puluhan triliun rupiah. Akibatnya, masih muncul ego sektoral.
"Kami tunggu tiga kementerian duduk bersama (Kemendagri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Keuangan) melakukan monitoring evaluasi terhadap kesepakatan yang diatur dalam surat keputusan bersama," pungkas Yenny.[]
Comments
Post a Comment