Dana PNPM Rp10 Triliun Tak Jelas, KPK Surati Istana

Ayo Bangun Desa - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyatakan, lembaganya akan menyurati Presiden Joko Widodo terkait ketidakjelaskan status dana bergulir senilai lebih dari Rp10 triliun.

Image: tribunnews.com

Pahala mengaku telah menanyakan status dana bergulir itu kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggl, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo pada awal Desember lalu namun sang menteri mengaku tidak tahu.

“Ada dana Rp10 triliun, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, ada di kecamatan. Tetapi minggu lalu saya ketemu Menteri Desa, nanyain statusnya, katanya enggak tahu,” ujar Pahala dalam diskusi terbatas di Kantor KPK, 6 Desember lalu, seperti dilansir CNN Indonesia.

Pahala menduga, uang tersebut sudah tidak ada lagi dan Kementerian Desa sulit melacaknya. Untuk itu penting bagi KPK mengirim surat kepada Presiden agar memerintahkan Kementerian Desa untuk memastikan status uang senilai triliunan rupiah itu.

Baca: Ini Penyebab Maraknya Pungli Dana Desa.

“Makanya Desember harus kirim surat ke Istana. Kita harus verifikasi berapa jumlahnya sebenarnya, setelah itu mau diapakan uang itu, harus jelas,” kata Pahala.

Dia sebelumnya juga menjelaskan, uang lebih dari Rp10 triliun itu merupakan sisa dari PNPM Mandiri yang dihentikan karena saat ini sudah ada kebijakan mengenai dana desa yang diberikan ke seluruh Indonesia.

KPK telah memantau uang sisa PNPM Mandiri ini sejak tahun lalu dan menggelar kajian soal potensi penyelewengan. Lembaga antikorupsi juga telah merekomendasikan hasil kajian ke Kementerian Desa untuk menyelesaikan kejelasan penggunaan dana itu.

"Kemdes bilang mau bikin koperasi. Saya beri deadline sampai Desember. Saya khawatir dananya sudah tidak ada," tutur Pahala, 16 Maret lalu.

PNPM mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan beragam program yang dilakukan seperti di sektor pedesaan, perkotaan, pariwisata, dan agrobisnis. Namun program ini sempat terhenti lantaran pemerintah menyepakati pengembangan melalui program dana desa.

Tiap desa diberi dana masing-masing sekitar Rp600 juta untuk membangun infrastruktur dan pengembangan kapasitas serta ketrampilan lainnya.

Baca: Asosiasi BKAD Tolak Pendamping Desa eks PNPM.

Hingga kini program dana desa masih berlangsung di bawah pengawasan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Sementara KPK mengawasi laporan keuangan pengelolaan dana di level nasional.[]