Skip to main content

BUMDes Strategi Desa Menarik Investasi

Badan Usaha Milik Desa - Pendekatan pembangunan di daerah perbatasan belum cukup jika hanya pendekatan keamanan dan kesejahteraan, namun perlu ada perekonomian yang masif sehingga daerah perbatasan dapat berkembang dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat.
BUMDES - Ilustrasi
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi untuk menarik investasi, terutama di daerah perbatasan. Terkait dengan itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes) mengimbau kepada pelaku usaha untuk terlibat dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah perbatasan.

"Pembangunan ekonomi di perbatasan membutuhkan perekonomian yang masif dengan menumbuhkan investasi di desa-desa,” kata Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat membuka Forum Bisnis dan Investasi serta ekspo potensi daerah perbatasan di Bidakara, Jakarta, Kamis (1/12).


Dikatakan, strategi untuk meningkatkan investasi di daerah perbatasan menjadi bagian penting dalam mendorong perekonomian di desa-desa perbatasan. Dia berharap, BUMDes menjadi bagian yang mampu menopang perekonomian daerah, sekaligus daerah mampu mengenali potensi yang menjadi karakteristiknya.

Diakui, daerah-daerah di perbatasan memiliki keunikan dan karakteristik masing-masing, sehingga keberadaan BUMDes di sana pun harus memiliki bisnis model sendiri, yang bersandarkan kepada potensi sumber daya yang dimiliki. Diharapkan, BUMDes yang sudah dibangun itu mampu bekerja sama dengan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka.


Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas M Lembong mengapresiasi program yang dimiliki Kementerian Desa dalam upaya menjadikan koperasi sebagai sebuah korporasi. “Saya mengapresiasi program yang dimiliki di Kemdes, karena koperasi memiliki bisnis model yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing," katanya.

Thomas menambahkan, upaya yang dilakukan Kemendes merupakan hal baru yang menjadikan dana desa sebagai modal awal untuk menstimulus perekonomian desa.

Forum Bisnis dan Investasi serta Expo Potensi Daerah Perbatasan yang digelar Kemdes dihadiri oleh 300 peserta yang berasal dari berbagai unsur, seperti perwakilan negara sahabat, kementerian, dan pemerintah daerah, khususnya yang ada di perbatasan. Tampak hadir pula Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta perwakilan dari Kadin dan Apindo. (BeritaSatu.com)

Comments

Popular posts from this blog

Cara Mudah Meng-edit atau Menghapus Data Kepala Keluarga Aplikasi Prodeskel

Apabila setelah mengiput data KK pada aplikasi prodeskel, ternyata ada kesalahan, maka anda dapat meng-edit atau menghapus data KK tersebut. Caranya sebagai berikut Pertama, login ke aplikasi prodeskel, kemudian klik DDK -> entry data. Maka akan tampil data KK yang telah di input. Perhatikan tanda/ logo pensil kuning yang kami beri tanda. Kedua, klik tanda pensil untuk data KK yang akan anda edit atau hapus. Maka akan muncul seperti gambar di bawah ini Ketiga, edit bagian yang salah, kemudian klik simpan. Atau hapus data KK tersebut. Selesai, mudah bukan? Catatan: Akan lebih menghemat waktu jika anda mengedit KK dibanding menghapus KK. Apabila KK tersebut dobel atau sudah pernah dimasukkan, timpa saja data yang ada dengan data KK baru, kemudian simpan

5 Jenis Administrasi Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu kewajiban pemerintah desa adalah menyelenggarakan tertip administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. "Pemerintahan desa yang baik dan bersih ( good governance dan  clean governance ) harus selalu melekat dalam p enyelenggaraan pemerintahan Desa, baik dalam  pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintahan Desa". Baca:  Kades Harus Paham Akuntasi Desa .   Dalam Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, disebutkan Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa, dan p engembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan . Jenis-Jenis Administrasi Pem

Kode Rekening APBDes pada Aplikasi SisKeuDes

Kode rekening  APBDes  pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)  terdiri dari 4 level yang terdiri dari: (a) Akun, (b) Kelompok, (c) Jenis, dan (d) Obyek.  Kode rekening APBDes level 1 s.d 3 sudah dibakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan kode rekening APBDes pada level 4 disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan Permendagri 113 Tahun 2014. Kode rekening pada level 4 pada  Aplikasi Siskeudes  adalah kode rekening default yang disusun berdasarkan modul Bimkon yang diterbitkan Deputi PPKD BPKP. Kode rekening tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Masing-masing Pemda dapat melakukan perubahan rekening tersebut dan dibakukan melalui Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.  Perubahan kode rekening per desa pada aplikasi Siskeudes tidak diperbolehkan dan harus dibakukan seragam untuk satu pemda tertentu. Pembakuan i