Ayo Bangun Desa - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menargetkan sebanyak 15 ribu desa di daerah akan menjadi desa mandiri pada tahun 2019 mendatang.
Hal itu disampaikan Eko saat melakukan kunjungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wisata Penting Sari, Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman Yogyakarta, Sabtu (24/9/2016).
"Kami target sampai 2019 buat 15 ribu desa mandiri, harusnya saya yakin bisa lebih dari itu dengan partisipasi dari semua stakeholder," ujar Eko.
Baca juga: RI Jadi Negara Pertama Beri Kewenangan Desa Kelola Ekonomi
Jika dipersulit, kata Eko, kementerian siap membantu semua permasalahan yang dihadapi setiap desa. "Melalui pendampingan di desa-desa, pelatihan dari banyak pihak, bukan hanya kita saja, tapi dari pihak lain juga seperti dari BPK, KPK, dan pihak lain termasuk dari kecamatan dan kabupaten juga memberikan bimbingan," jelas Eko.
Karena itu, lanjut Eko, sosialisasi harus terus dilakukan agar para kepala desa berani menggunakan dana desa yang diberikan untuk hal-hal yang benar. Yakni infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dana desa.
"Dana desa semakin besar, meningkat menjadi Rp 46 triliun lebih. Ini kalau dibagi-bagi setiap desa bisa mendapatkan Rp 400 juta sampai Rp 800 juta per desa. Belum lagi mendapat bagian dari propinsi dan kabupaten. Bisa lebih dari Rp 1 miliar per desa," ungkap Eko.
Melihat besaran nominal itu, lanjut Eko, maka jangan semua lari ke infrastruktur. Menjadi hal yang cukup penting jika diarahkan juga untuk pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
"Dana itu bisa dipakai untuk kemakmuran masyarakat desa. Kalau infrastruktur bisa kurang terus, maka jangan dipakai buat infrastruktur saja. Buat pemberdayaan masyarakat desa. Kami alokasikan buat BUMDes, simpan pinjam, penyaluran KUR, tergantung persiapan masyarakat desa," jelas Eko Sandjojo.
Di tempat yang sama, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Pening Sari Cahyo Nugroho mengatakan untuk tahun ini Desa Cangkringan menargetkan sebesar Rp 1,6 miliar untuk pembangunan desa.
"Biasanya dana desa hanya Rp 300 juta sampai Rp 400 juta. Tapi tahun ini sudah mencapai Rp 1,6 miliar, dan itu sudah sangat cukup bisa mencakup infrastruktur, sarana prasarana, dan lainnya. Semoga bisa segera terealisasi," katanya.[liputan6.com]
Hal itu disampaikan Eko saat melakukan kunjungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wisata Penting Sari, Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman Yogyakarta, Sabtu (24/9/2016).
"Kami target sampai 2019 buat 15 ribu desa mandiri, harusnya saya yakin bisa lebih dari itu dengan partisipasi dari semua stakeholder," ujar Eko.
Baca juga: RI Jadi Negara Pertama Beri Kewenangan Desa Kelola Ekonomi
Jika dipersulit, kata Eko, kementerian siap membantu semua permasalahan yang dihadapi setiap desa. "Melalui pendampingan di desa-desa, pelatihan dari banyak pihak, bukan hanya kita saja, tapi dari pihak lain juga seperti dari BPK, KPK, dan pihak lain termasuk dari kecamatan dan kabupaten juga memberikan bimbingan," jelas Eko.
Karena itu, lanjut Eko, sosialisasi harus terus dilakukan agar para kepala desa berani menggunakan dana desa yang diberikan untuk hal-hal yang benar. Yakni infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dana desa.
"Dana desa semakin besar, meningkat menjadi Rp 46 triliun lebih. Ini kalau dibagi-bagi setiap desa bisa mendapatkan Rp 400 juta sampai Rp 800 juta per desa. Belum lagi mendapat bagian dari propinsi dan kabupaten. Bisa lebih dari Rp 1 miliar per desa," ungkap Eko.
Melihat besaran nominal itu, lanjut Eko, maka jangan semua lari ke infrastruktur. Menjadi hal yang cukup penting jika diarahkan juga untuk pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
"Dana itu bisa dipakai untuk kemakmuran masyarakat desa. Kalau infrastruktur bisa kurang terus, maka jangan dipakai buat infrastruktur saja. Buat pemberdayaan masyarakat desa. Kami alokasikan buat BUMDes, simpan pinjam, penyaluran KUR, tergantung persiapan masyarakat desa," jelas Eko Sandjojo.
Di tempat yang sama, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Pening Sari Cahyo Nugroho mengatakan untuk tahun ini Desa Cangkringan menargetkan sebesar Rp 1,6 miliar untuk pembangunan desa.
"Biasanya dana desa hanya Rp 300 juta sampai Rp 400 juta. Tapi tahun ini sudah mencapai Rp 1,6 miliar, dan itu sudah sangat cukup bisa mencakup infrastruktur, sarana prasarana, dan lainnya. Semoga bisa segera terealisasi," katanya.[liputan6.com]
Comments
Post a Comment