Skip to main content

2017 Dana Desa untuk Pengembangan dan Penguatan Ekonomi

Ayo Bangun Desa - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan 70 persen dana desa untuk pengembangan dan penguatan ekonomi desa. Adapun 70 persen dari Rp1 miliar dana desa 2016 difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa untuk 2017.


Ilustrasi: Dana Desa 2017
"Pak Presiden ingin dana desa di 2016 fokus untuk pembangunan infrastruktur desa. Tahun depan, Pak presiden meminta untuk fokus pada pengembangan dan peningkatan perekonomian desa," ujar Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Johozua M. Yoltuwu, di sela Expo Indonesia Bagian Timur (IBT) di Surabaya, Senin, 21 November malam.


Menurut Johozua, salah satu bentuk pengembangan ekonomi desa yang dapat dilakukan adalah dengan mengangkat produk lokal yang masih bersifat konvensional. Pengembangan tersebut meliputi pendampingan untuk packaging, labeling, dan quality control.

"Sehingga merek produk lokal bisa diterima secara global. Nantinya kami harapkan satu desa memunculkan satu merk lokal," katanya.

Proporsi penggunaan dana desa pada 2016, lanjut Johozua, 70 persen untuk infrastruktur dan 30 persen untuk pengembangan ekonomi. Sementara di 2017 sebaliknya, yakni sebanyak 70 persen untuk pengembangan ekonomi dan 30 persen untuk pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur ini dapat berupa pembangunan jalan desa nonstatus (lepas dari tanggung jawab Kemen PU), pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan lainnya," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia bagian timur salah satu yang daerah yang memiliki potensi cukup tinggi. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Saat ini, kata dia, telah ada pembeli dari Hingkong untuk pengembangan sagu di Papua seluas 89.000 hektare (ha), juga ada investor yang tertarik untuk pengembangan perikanan di Nabire.

"Kami ingin nantinya mereka bukan hanya melakukan pengembangan bahan baku saja, tetapi juga pengolahan menjadi barang setengah jadi, dan Surabaya menjadi gerbang atau pintu untuk pengembanan ekonomi di Indonesia timur," ujarnya.


IBT expo merupakan pameran produk-produk yang berasal dari Indonesia Timur. Pameran tersebut bekerja sama dengan 11 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Dalam pameran itu, disuplai dan informasi produk berupa komoditas pertanian, perikanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, dan komoditas kreatif, juga dilakukan penandatanganan MoU‎ berikut penandatanganan prasasti lBT Center. Sejumlah potential buyers dari dalam negeri maupun luar negeri akan hadir dalam expo bertajuk Expo IBT 2016 itu dengan target 5.000 pengunjung. (MTN)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Cara Mudah Meng-edit atau Menghapus Data Kepala Keluarga Aplikasi Prodeskel

Apabila setelah mengiput data KK pada aplikasi prodeskel, ternyata ada kesalahan, maka anda dapat meng-edit atau menghapus data KK tersebut. Caranya sebagai berikut Pertama, login ke aplikasi prodeskel, kemudian klik DDK -> entry data. Maka akan tampil data KK yang telah di input. Perhatikan tanda/ logo pensil kuning yang kami beri tanda. Kedua, klik tanda pensil untuk data KK yang akan anda edit atau hapus. Maka akan muncul seperti gambar di bawah ini Ketiga, edit bagian yang salah, kemudian klik simpan. Atau hapus data KK tersebut. Selesai, mudah bukan? Catatan: Akan lebih menghemat waktu jika anda mengedit KK dibanding menghapus KK. Apabila KK tersebut dobel atau sudah pernah dimasukkan, timpa saja data yang ada dengan data KK baru, kemudian simpan
Post a Comment
Read more

5 Jenis Administrasi Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu kewajiban pemerintah desa adalah menyelenggarakan tertip administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. "Pemerintahan desa yang baik dan bersih ( good governance dan  clean governance ) harus selalu melekat dalam p enyelenggaraan pemerintahan Desa, baik dalam  pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintahan Desa". Baca:  Kades Harus Paham Akuntasi Desa .   Dalam Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, disebutkan Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa, dan p engembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan . Jenis-Jenis Administrasi Pem
Post a Comment
Read more

Kode Rekening APBDes pada Aplikasi SisKeuDes

Kode rekening  APBDes  pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)  terdiri dari 4 level yang terdiri dari: (a) Akun, (b) Kelompok, (c) Jenis, dan (d) Obyek.  Kode rekening APBDes level 1 s.d 3 sudah dibakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan kode rekening APBDes pada level 4 disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan Permendagri 113 Tahun 2014. Kode rekening pada level 4 pada  Aplikasi Siskeudes  adalah kode rekening default yang disusun berdasarkan modul Bimkon yang diterbitkan Deputi PPKD BPKP. Kode rekening tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Masing-masing Pemda dapat melakukan perubahan rekening tersebut dan dibakukan melalui Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.  Perubahan kode rekening per desa pada aplikasi Siskeudes tidak diperbolehkan dan harus dibakukan seragam untuk satu pemda tertentu. Pembakuan i
Post a Comment
Read more