Ayo Bangun Desa - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mengatakan, akan meninjau kembali terkait distribusi penyaluran dana desa di kawasan Pulau Terluar.
Hal ini mengingat sulitnya akses dan biaya tinggi yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan penyaluran dana desa.
"Ini adalah permasalahan yang sudah menjadi pembahasan. Kami akan review agar bagaimana dana desa di pulau terluar bisa diberikan insentif lebih," ujarnya dalam keterangan kepada media, Jumat (28/10/2016).
Pemerintah saat ini tengah fokus untuk mengembangkan desa dan pulau-pulau terluar. Apalagi, hal tersebut tertuang dalam nawacita ketiga Presiden Joko Widodo, yang berkomitmen untuk membangun desa-desa dan daerah tertinggal.
Sementara itu, Eko menegaskan dalam proses penyaluran dana desa jika ada kesalahan administrasi dana desa oleh perangkat desa tidak dapat dikriminalisasi.
"Saya sudah kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengawasan dana desa. Tapi saya tekankan, bahwa kesalahan dana desa terkait administrasi dan bukan dikorupsi tidak boleh dikriminalisasi," tegasnya.
Menteri Eko menegaskan, bila ada pihak-pihak yang menyalahgunakan amanat dana desa, pemerintah daerah yang akan bertindak tegas. Pemerintah saat ini tengah fokus untuk mengembangkan desa dan pulau-pulau terluar.
"Undang-Undang No 6 Tahun 2014'Tentang Desa memberikan kewenangan bahwa desa tidak hanya mengurusi administrasi, namun juga keuangan, pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi desa".
Indonesia adalah negara pertama yang memberi kewenangan seperti ini. Jika berhasil, negara-negara yang lain akan meniru," ungkapnya.[kompas/dbs]
Hal ini mengingat sulitnya akses dan biaya tinggi yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan penyaluran dana desa.
"Ini adalah permasalahan yang sudah menjadi pembahasan. Kami akan review agar bagaimana dana desa di pulau terluar bisa diberikan insentif lebih," ujarnya dalam keterangan kepada media, Jumat (28/10/2016).
Pemerintah saat ini tengah fokus untuk mengembangkan desa dan pulau-pulau terluar. Apalagi, hal tersebut tertuang dalam nawacita ketiga Presiden Joko Widodo, yang berkomitmen untuk membangun desa-desa dan daerah tertinggal.
Sementara itu, Eko menegaskan dalam proses penyaluran dana desa jika ada kesalahan administrasi dana desa oleh perangkat desa tidak dapat dikriminalisasi.
"Saya sudah kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengawasan dana desa. Tapi saya tekankan, bahwa kesalahan dana desa terkait administrasi dan bukan dikorupsi tidak boleh dikriminalisasi," tegasnya.
Menteri Eko menegaskan, bila ada pihak-pihak yang menyalahgunakan amanat dana desa, pemerintah daerah yang akan bertindak tegas. Pemerintah saat ini tengah fokus untuk mengembangkan desa dan pulau-pulau terluar.
"Undang-Undang No 6 Tahun 2014'Tentang Desa memberikan kewenangan bahwa desa tidak hanya mengurusi administrasi, namun juga keuangan, pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi desa".
Indonesia adalah negara pertama yang memberi kewenangan seperti ini. Jika berhasil, negara-negara yang lain akan meniru," ungkapnya.[kompas/dbs]
Comments
Post a Comment