Skip to main content

Dana Desa Meningkat, Ini Permintaan Sri Mulyani ke Pemda

Jakarta - Pemerintah telah menetapkan kenaikan dana desa pada tahun 2017 mendatang. Jumlahnya pun mencapai Rp60 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pencairan dana desa ini selalu mengalami peningkatkan setiap tahunnya. Untuk itu, perlu efektifitas kinerja dari pemerintah daerah agar dana ini dapat terserap pada sektor produktif.
Alokasi Dana Desa/Ilustrasi
"Dana desa itu jumlahnya luar biasa besar. Menurut UU kita bisa beri dana langsung ke desa. Karena jumlahnya signifikan, kami harus lihat efektivitasnya. Tahun 2017 Rp60 triliun itu sudah dialokasikan. Meningkat dari tahun 2015 Rp20 triliun, dan tahun 2016 Rp47 triliun," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Sri Mulyani pun meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sebab, anggaran Kementrian atau Lembaga tak lagi sebesar pada tahun sebelumnya untuk mengatasi hal ini.

"Oleh karena itu, agar fiskal tetap bisa mencapai tujuan stimulated ekonomi, kurangi kemiskinan, pemanfaatan dana transfer makin berhati-hati. Formulasi dana alokasi umum diharapkan bisa membuat daerah berkapasitas untuk melayani masyarakat," tuturnya.

"Kalau di Papua, Aceh, Kalimantan, seharusnya pemda punya kemampuan untuk pelayanan dasar yang sama," tutupnya. (Sumber: okezone.com) 

Comments

Popular posts from this blog

Cara Mudah Meng-edit atau Menghapus Data Kepala Keluarga Aplikasi Prodeskel

Apabila setelah mengiput data KK pada aplikasi prodeskel, ternyata ada kesalahan, maka anda dapat meng-edit atau menghapus data KK tersebut. Caranya sebagai berikut Pertama, login ke aplikasi prodeskel, kemudian klik DDK -> entry data. Maka akan tampil data KK yang telah di input. Perhatikan tanda/ logo pensil kuning yang kami beri tanda. Kedua, klik tanda pensil untuk data KK yang akan anda edit atau hapus. Maka akan muncul seperti gambar di bawah ini Ketiga, edit bagian yang salah, kemudian klik simpan. Atau hapus data KK tersebut. Selesai, mudah bukan? Catatan: Akan lebih menghemat waktu jika anda mengedit KK dibanding menghapus KK. Apabila KK tersebut dobel atau sudah pernah dimasukkan, timpa saja data yang ada dengan data KK baru, kemudian simpan

5 Jenis Administrasi Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu kewajiban pemerintah desa adalah menyelenggarakan tertip administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. "Pemerintahan desa yang baik dan bersih ( good governance dan  clean governance ) harus selalu melekat dalam p enyelenggaraan pemerintahan Desa, baik dalam  pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintahan Desa". Baca:  Kades Harus Paham Akuntasi Desa .   Dalam Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, disebutkan Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa, dan p engembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan . Jenis-Jenis Administrasi Pem

Kode Rekening APBDes pada Aplikasi SisKeuDes

Kode rekening  APBDes  pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)  terdiri dari 4 level yang terdiri dari: (a) Akun, (b) Kelompok, (c) Jenis, dan (d) Obyek.  Kode rekening APBDes level 1 s.d 3 sudah dibakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan kode rekening APBDes pada level 4 disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan Permendagri 113 Tahun 2014. Kode rekening pada level 4 pada  Aplikasi Siskeudes  adalah kode rekening default yang disusun berdasarkan modul Bimkon yang diterbitkan Deputi PPKD BPKP. Kode rekening tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Masing-masing Pemda dapat melakukan perubahan rekening tersebut dan dibakukan melalui Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.  Perubahan kode rekening per desa pada aplikasi Siskeudes tidak diperbolehkan dan harus dibakukan seragam untuk satu pemda tertentu. Pembakuan i