Skip to main content

Mendes dan Mentan Bangun Lumbung Pangan Organik di Kawasan Desa Perbatasan

GampongRT - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Pertanian bekerjasama membangun ekonomi perbatasan melalui sektor pertanian. Kerjasama tersebut juga direalisasikan untuk kawasan transmigrasi.

Menteri Desa, PDTT, Eko Sandjojo mengatakan, sektor pertanian di Indonesia menjadi sangat tepat untuk dikembangkan karena berada di kawasan lahan tropis."katanya saat menghadiri Rakor pangan kabupaten/kota perbatasan 2016 di Auditorium Kementan Jakarta, Jumat (16/9).

"Kita beruntung bahwa Indonesia berada di lahan tropis, artinya kita bisa tanam sepanjang tahun. Kita sudah bicara dengan Mentan, maka kita jadikan desa fokus pada produk tertentu," ujarnya.

Untuk itu Mendes Eko meminta peran aktif bupati di wilayah perbatasan untuk menentukan produk unggulan yang akan dikembangkan. Sebab, bupati dan walikota adalah orang yang paling mengerti keadaan dan potensi daerahnya.

"Untuk daerah yang belum fokus pada satu produk, bupati memiliki peran untuk menentukan produk unggulan," ujarnya.

Menteri Eko melanjutkan, Desa dan daerah perbatasan kalau digerebek, maka energinya besar. Apalagi anggaran untuk desa bukan hanya dana desa, namun ada ADD dan juga anggaran dari kementerian terkait lainnya. Menurutnya, hal yang perlu menjadi fokus adalah bagaimana kementerian-kementerian tersebut dapat terintegerasi.

"Dulu soal impor jagung Mentan membuat terobosan stop impor, tapi di awal memang sempat demam. Sekarang terbukti harga jagung bisa stabil, petani terdorong untuk menanam jagung sehingga kita mampu mengurangi impor," ujarnya.

Menteri Pertanian: Kembangkan Pertanian Organik

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan fokus mengembangkan pertanian di desa-desa daerah perbatasan. Nantinya, jenis pertanian yang akan kembangkan di daerah perbatasan tersebut yaitu pangan organik.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, target wilayah perbatasan negara adalah untuk membangun lumbung pangan organik. Menurutnya, tanaman organik memiliki potensi besar untuk dapat ekspor di perbatasan.

“Semua transmigrasi di perbatasan kami akan bersinergi, Menteri Desa silahkan tunjuk di mana lahanya, kemudian akan kita berdayakan melalui pertanian. Kita bangun lumbung pangan organik, kemudian mungkin bisa kita sediakan sarana pasca panen di sana,” terangnya.

Amran ingin tiga desa dan kabupaten fokus mengembangkan produk-produk organik ‎untuk menyasar satu negara. Sebagai contoh, desa dan kabupaten di Kepulauan Riau fokus untuk ekspor ke Singapura atau Malaysia.


"Jadi satu negara bisa dikeroyok oleh 3 kabupaten," tandas [dari berbagai sumber]

Comments

Popular posts from this blog

Cara Mudah Meng-edit atau Menghapus Data Kepala Keluarga Aplikasi Prodeskel

Apabila setelah mengiput data KK pada aplikasi prodeskel, ternyata ada kesalahan, maka anda dapat meng-edit atau menghapus data KK tersebut. Caranya sebagai berikut Pertama, login ke aplikasi prodeskel, kemudian klik DDK -> entry data. Maka akan tampil data KK yang telah di input. Perhatikan tanda/ logo pensil kuning yang kami beri tanda. Kedua, klik tanda pensil untuk data KK yang akan anda edit atau hapus. Maka akan muncul seperti gambar di bawah ini Ketiga, edit bagian yang salah, kemudian klik simpan. Atau hapus data KK tersebut. Selesai, mudah bukan? Catatan: Akan lebih menghemat waktu jika anda mengedit KK dibanding menghapus KK. Apabila KK tersebut dobel atau sudah pernah dimasukkan, timpa saja data yang ada dengan data KK baru, kemudian simpan

5 Jenis Administrasi Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu kewajiban pemerintah desa adalah menyelenggarakan tertip administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. "Pemerintahan desa yang baik dan bersih ( good governance dan  clean governance ) harus selalu melekat dalam p enyelenggaraan pemerintahan Desa, baik dalam  pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintahan Desa". Baca:  Kades Harus Paham Akuntasi Desa .   Dalam Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, disebutkan Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa, dan p engembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan . Jenis-Jenis Administrasi Pem

Kode Rekening APBDes pada Aplikasi SisKeuDes

Kode rekening  APBDes  pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)  terdiri dari 4 level yang terdiri dari: (a) Akun, (b) Kelompok, (c) Jenis, dan (d) Obyek.  Kode rekening APBDes level 1 s.d 3 sudah dibakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan kode rekening APBDes pada level 4 disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan Permendagri 113 Tahun 2014. Kode rekening pada level 4 pada  Aplikasi Siskeudes  adalah kode rekening default yang disusun berdasarkan modul Bimkon yang diterbitkan Deputi PPKD BPKP. Kode rekening tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Masing-masing Pemda dapat melakukan perubahan rekening tersebut dan dibakukan melalui Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.  Perubahan kode rekening per desa pada aplikasi Siskeudes tidak diperbolehkan dan harus dibakukan seragam untuk satu pemda tertentu. Pembakuan i