Ayo Bangun Desa - Konflik adalah termasuk sunnatullah kehidupan yang pasti terjadi. Konflik lebih baik dicegah ketimbang dilakukan perdamaian atau melakukan upaya resolusi konflik.
Konflik sosial misalnya, terjadi karena adanya distorsi kebijakan publik, patologi birokrasi, ketimpangan sosial ekonomi, perebutan sumber daya dan akses ekonomi, adat, kebudayaan dan identitas, legal justice dan distorsi penanganan keamanan, serta lain sebagainya.
"Sebuah daerah yang sering dilanda konflik, sangat sulit untuk maju dan berkembang. Dalam sebuah sumber menyebutkan, Indonesia memiliki sebanyak 62 kabupaten rawan konflik, terutama di daerah tertinggal".
Untuk mengentaskan daerah rawan konflik, menjadi daerah yang aman dan maju. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membentuk Direktorat Penanganan Daerah Pascakonflik guna mengentaskannya menjadi daerah aman dan maju.
Sebagai Direktorat yang paling muda, Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik (PDPK) terus berupaya secara maksimal untuk mengentaskan status daerah konflik yang termasuk daerah tertinggal menjadi daerah yang setara dengan daerah aman dan maju.
Hal ini tentu bukan pekerjaan yang mudah, akan tetapi dengan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah kementerian/lembaga (K/L) maupun masyarakat daerah masing masing, mudah-mudahan program tersebut akan berjalan sesuai rencana.
Hal tersebut disampaikan oleh Suprayoga Hadi selaku Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada acara Rapat Koordinasi Penanganan Daerah Pascakonflik 2016 di Bandung, beberapa waktu yang lalu.
Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu menyatakan, beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu yaitu Revitalisasi Pranata Adat, Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal Indonesia dan Post Conflict Need Assistment(PCNA). [admin/dbs]
Konflik sosial misalnya, terjadi karena adanya distorsi kebijakan publik, patologi birokrasi, ketimpangan sosial ekonomi, perebutan sumber daya dan akses ekonomi, adat, kebudayaan dan identitas, legal justice dan distorsi penanganan keamanan, serta lain sebagainya.
"Sebuah daerah yang sering dilanda konflik, sangat sulit untuk maju dan berkembang. Dalam sebuah sumber menyebutkan, Indonesia memiliki sebanyak 62 kabupaten rawan konflik, terutama di daerah tertinggal".
Untuk mengentaskan daerah rawan konflik, menjadi daerah yang aman dan maju. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membentuk Direktorat Penanganan Daerah Pascakonflik guna mengentaskannya menjadi daerah aman dan maju.
Sebagai Direktorat yang paling muda, Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik (PDPK) terus berupaya secara maksimal untuk mengentaskan status daerah konflik yang termasuk daerah tertinggal menjadi daerah yang setara dengan daerah aman dan maju.
Hal ini tentu bukan pekerjaan yang mudah, akan tetapi dengan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah kementerian/lembaga (K/L) maupun masyarakat daerah masing masing, mudah-mudahan program tersebut akan berjalan sesuai rencana.
Hal tersebut disampaikan oleh Suprayoga Hadi selaku Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada acara Rapat Koordinasi Penanganan Daerah Pascakonflik 2016 di Bandung, beberapa waktu yang lalu.
Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu menyatakan, beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu yaitu Revitalisasi Pranata Adat, Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal Indonesia dan Post Conflict Need Assistment(PCNA). [admin/dbs]
Comments
Post a Comment